Geographic Information System (GIS) Kaitannya dengan Ekonomi Pembangunan

Dosen sekaligus praktisi Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (PWK FT-UB), Adipandang Yudono, S.Si., MRUP menjadi pembicara pada kuliah bersama GIS(Geographic Information System): Introducing for Economic Development Analysis. Kuliah bersama ini diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB-UB) di gedung A pada Rabu (9/5). Pesertanya adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEB-UB yang telah menempuh mata kuliah Perencanaan Pembangunan, Ekonomi Perkotaan dan Seminar Ekonomi Regional. Hal ini didasarkan keterkaitan mata kuliah yang disampaikan pembicara dengan ketiga mata kuliah yang dipersyaratkan mengikuti kuliah bersama ini.

Istilah GIS kerap digunakan dalam bidang PWK. GIS memiliki pengertian sebagai suatu sistem informasi yang terintegrasi dan secara khusus digunakan untuk mengelola berbagai data yang mempunyai suatu informasi dalam bentuk spasial (keruangan). GIS merupakan bagian dari analisis perencanaan pembangunan dan membantu dalam bidang perekonomian. “Diperlukan sistem analisis yang dapat membantu proses perencanaan dan tata kelola daerah melalui sistem digital yang terintegrasi. Karena itu penting bagi kita mengenal GIS dalam melengkapi sistem analisis untuk menunjang sebuah penelitian dibidang ekonomi,” ungkap Dr. Sasongko, SE, MS, dosen Jurusan Ilmu Ekonomi saat membuka acara.

Dalam kuliahnya, Adipandang menyatakan bahwa GIS pada dasarnya harus dilandasi oleh pemahaman secara mendasar tentang aspek geografi, misalnya akurasi peta dan pencitraan. Ia juga menambahkan, GIS secara umum merupakan pemetaan secara digital yang memuat berbagai informasi yang dibutuhkan bagi para penggunanya. Kemampuannya dalam mengkuantitatifkan semua data yang kualitatif, membuat GIS erat dengan permodelan statistik.

“GIS merupakan sistem informasi berbasis komputer yang didesain untuk menyimpan, mengelola dan menyajikan data atau informasi geografis,” tambahnya. Dalam bidang ekonomi, menurut Adipandang, GIS membantu proses analisis ekonomi karena dalam penyajian output GIS telah tersedia data penunjang ekonomi sepert Produk Domestik Bruto (PDB). “Manfaat yang diperoleh dari GIS adalah kita dapat mengetahui informasi lokal diseluruh muka bumi lengkap dengan pengetahuan komprehensif tentang potensi didalamnya,” kata dia.

Sebelum mengakhiri paparannya, Adipandang memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya lebih jauh mengenai keterkaitan GIS dengan Ilmu ekonomi. Ia juga memperagakan pengoperasian GIS sebagai suatu alat aplikasi berbasis komputer yang dapat memberikan sumbangan informasi mengenai potensi ekonomi suatu wilayah. [ayomi/ris/nok]

Sumber: Prasetya online Universitas Brawijaya pada 11 mei 2012

http://prasetya.ub.ac.id/berita/Geographic-Information-System-GIS-Kaitannya-dengan-Ekonomi-Pembangunan-9587-id.html


Perencanaan Guna Lahan Berbasis Mitigasi Bencana Tsunami menggunakan Tsunami Dynamic Model

sumber: USGS National Earthquake Information Service

Tsunami hakekatnya adalah gelombang laut raksasa. Oleh karena itu, kerusakan yang disebabkannya hanya terjadi di daerah pesisir yang dapat dijangkau oleh gelombang tersebut.

Berdasarkan peta geologi dan seismik kepulauan Indonesia wilayah selatan dan tengah Indonesia sangat berpotensi untuk timbulnya gempa. Dimana, mayoritas potensi titik epicentrum itu berada pada perairan Indonesia. Hal ini menjadi potensi timbulnya tsunami.

Manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai Siklus Manajemen Bencana , yang bertujuan untuk (1) mencegah kehilangan jiwa; (2) mengurangi penderitaan manusia; (3) memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, serta (4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam kedalam tiga kegiatan utama,yaitu:

  1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini;
  2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;
  3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap pra bencana ini selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan didalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana.

Untuk itu, perlu adanya penanganan awal sebelum adanya kejadian. Salah satu upaya adalah Perencanaan Guna Lahan berbasis mitigasi bencana dengan permodelan potensi terjadinya bencana, dimana dalam hal ini kita berbicara mengenai bencana tsunami.

TSUNAMI DYNAMIC MODEL

Untuk mengetahui perambatan gelombang tsunami serta waktu kedatangan dan besarnya run up maksimum pada suatu lokasi dapat dilakukan dengan simulasi tsunami menggunakan model numerik. Pemodelan tsunami biasanya menggunakan persamaan gelombang panjang dengan persamaan yang umum dipakai adalah ‘nonlinear shallow water equations (NLSW)’. Namun untuk kejadian tsunami dimana gelombang tsunami merambat lintas samudera, maka pengaruh dispersi akan berdampak pada bentuk dan tinggi gelombang maksimum tsunami sehingga diperlukaan persamaan yang memperhitungkan unsur dispersi.

 

PERENCANAAN GUNA LAHAN DARI HASIL EKSEKUSI TSUNAMI DYNAMIC MODEL

Penggunaan lahan di daerah yang rawan terhadap bencana tsunami sangat penting untuk dipelajari dan di analisis. Karena jika terjadi tsunami, maka kerugian material terbesar adalah dalam bentuk penggunaan lahan.

Gambar: Konsep Perencanaan Guna Lahan berbasis Mitigasi Bencana Tsunami

Gambar: Contoh Perencanaan Guna lahan berbasis mitigasi bencana tsunami

Berikut hasil Penelitian kami mengenai Perencanaan Guna Lahan berbasis mitigasi bencana tsunami dengan menggunakan hasil simulasi tsunami dynamic model.

URBAN LAND USE PLANNING BASED ON TSUNAMI DISASTER MANAGEMENT
USING TSUNAMI DYNAMIC MODELING IN FLORES ISLAND-INDONESIA
Adipandang YUDONO
Lecturer and Researcher, Lab. of Planning Information System,
Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Brawijaya University
Jalan MT. Haryono No.167, Malang, 65145, Indonesia; adipandang@ub.ac.id or adipandang@gmail.com
Alwafi PUJIRAHARJO
Lecturer and Researcher, Lab. of Civil Construction Computation,
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Brawijaya University
Jalan MT. Haryono No.167, Malang, 65145, Indonesia; alwafi@ub.ac.id
ABSTRACT
Geologically, Flores Island is located in ‘Flores Back Arch’ which is includes a high potential
tsunami area in Indonesia. It is analysis considers the history of the earthquake and tsunami
data. Further, the detail urban land use planning area will be selected based on high frequency
potential tsunami that will likely re-occur in the future by numerical models. Remote Sensing
analysis will be used for geomorphology development identification, where location hit tsunami,
since 1991 up to 2010. Geographic Information Systems (GIS) modeling will be used for run-up
tsunami modeling, while network analysis will be used to determine evacuation routes onto
shelters/secure areas, and the last step will be making detail of land use planning based on tsunami
disaster management and suitability existing building for tsunami shelter. This paper is made to be
used as one of references for urban land use planning model based on tsunami disaster management
in Indonesia.
Keywords: Land Use Planning, Remote Sensing, GIS, Tsunami Dynamic Model,
Disaster Management.

For full paper can download here


2011 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 4,100 times in 2011. If it were a NYC subway train, it would take about 3 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.


Analisis Kesesuaian Lokasi Untuk Kawasan Wisata Bahari

Tanpa sengaja pada saat browsing, menemukan tulisan yang menarik dari Pak Drs. Sutowijoyo,M.Pd, Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan Surabaya yang berjudul  “ANALISIS KECOCOKAN LAHAN PULAU DAN PESISIR UNTUK PENENTUAN WISATA ALAM (Khazanah Pembelajaran IPA MTs di Alam Terbuka)”. Dimana pada tulisan beliau dipaparkan kriteria kesesuaian lokasi untuk kawasan wisata bahari dengan jenis wisata alam yang dipaparkan mencakup: Vegetasi (E), Fun Beach (I), Panorama Bawah Laut (N), Snorkling (O), Swimming (P), Boating (Q), Selancar (S), Kanno (T), Pemancingan (U), dan Scuba Diving (V).

Dari tulisan beliau, yang betul-betul membuat saya tertarik adalah, ternyata karya skripsi saya dijadikan acuan untuk peneliti. Terima kasih atas tercantumnya karya dan nama saya sebagai referensi. Apresiasi tinggi saya berikan kepada peneliti. 🙂

Berikut full paper beliau Download Paper

 


PEMETAAN DALAM RENCANA DETAIL TATA RUANG

Dalam Penyusunan RDTR terbaru, terdapat komponen terbaru musti dimasukkan dalam kajian, yaitu peraturan zonasi, atau Zoning Regulation untuk perencanaan kawasan blok pada level kabupaten dan perkotaan. Dimana salah satu komponen Zoning Regulation disini adalah Peta Zonasi atau Zoning Map.

Penyusunan Peta Zonasi

Definisi Peta zonasi adalah peta yang berisi kode zonasi di atas blok dan subblok yang telah  didelineasikan sebelumnya  dengan skala  1:5000  dan atau yang setara dengan RDTRK.

Subblok   peruntukan     adalah   pembagian  peruntukan   dalam satu   blok peruntukan berdasarkan perbedaan fungsi yang akan dikenakan.

b.    Pertimbangan

Pertimbangan penetapan kode  zonasi di atas peta batas blok/subblok  yang dibuat dapat didasarkan pada :

a) Kesamaan karakter  blok peruntukan,  berdasarkan pilihan: Mempertahankan dominasi penggunaan lahan yang ada (eksisting);

b) Menetapkan fungsi baru sesuai dengan arahan fungsi pada RTRW;

c) Menetapkan karakter khusus kawasan yang diinginkan;

d) Menetapkan tipologi lingkungan/kawasan yang diinginkan;

e) Menetapkan jenis pemanfaatan ruang/lahan tertentu;

f)  Menetapkan batas ukuran tapak/persil maksimum/minimum;

g) Menetapkan     batas     intensitas     bangunan     /     bangun-     bangunan maksimum/minimum;

h) Mengembangkan jenis kegiatan tertentu;

i)   Menetapkan batas kepadatan penduduk/bangunan yang diinginkan;

j)   Menetapkan penggunaan dan  batas intensitas sesuai  dengan daya  dukung prasarana (misalnya: jalan) yang tersedia;

k) Kesesuaian  dengan  ketentuan khusus yang  sudah ada (KKOP,  pelabuhan, terminal, dll);

l)   Karakteristik lingkungan (batasan fisik) dan administrasi.

c.    Subblok Peruntukan

Bila  suatu  blok  peruntukan  akan  ditetapkan  menjadi  beberapa  kode  zonasi, maka  blok  peruntukan  tersebut  dapat  dipecah  menjadi  beberapa  subblok peruntukan.

Pembagian subblok peruntukan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan :

a)   Kesamaan (homogenitas) karakteristik pemanfaatan ruang/lahan.

b)   Batasan fisik seperti jalan, gang, sungai, brandgang atau batas persil. c)   Orientasi Bangunan.

d).  Lapis bangunan. d.   Penomoran Sub Blok

Subblok peruntukan diberi nomor blok dengan memberikan tambahan huruf (a, b, dan seterusnya) pada kode blok.

Contoh:

Blok 40132-023 dipecah menjadi Subblok 40132-023.a dan 40132-023.b.

(Sumber: Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2010)


TROPENBOS INTERNATIONAL INDONESIA PROGRAMME WORKSHOP NASIONAL: PERAN RESTORASI BENTANG ALAM DALAM PERENCANAAN TATA RUANG

Bentang alam Indonesia saat ini telah mengalami kerusakan yang cukup meluas. Kerusakan baik hutan, daerah aliran sungai, maupun pengurangan daya dukung lingkungan membuat kondisi bentang alam yang ada semakin rapuh. Kerusakan-kerusakan pada bentang alam terjadi dikarenakan perubahan perilaku manusia yang semakin tidak memperhatikan keberlanjutan kehidupan lingkungan di sekitarnya.
Restorasi bentang alam dan pengaturan tata ruang menjadi hal yang penting dikarenakan merupakan salah satu cara dalam pemulihan kondisi lingkungan. Konsep restorasi yang jelas serta pengaturan tata ruang yang baik diharapkan mampu mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan yang meluas. Implementasi restorasi bentang alam di Indonesia masih harus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kebijakan pemerintah terkait dengan rehabilitasi dan konservasi hutan. Terkait dengan hal tersebut, TBI Indonesia bersama dengan Badan Litbang Kehutanan dan IUCN telah melaksanakan Workshop lanjutan mengenai restorasi bentang alam dengan judul “Penyusunan Rencana Nasional Restorasi Bentang Alam Indonesia”. Workshop dilaksanakan di Wanagama, Yogyakarta pada tanggal 7-8 Desember 2009.
Sebagai tindak lanjut dari upaya-upaya mensosialisasikan hasil workshop tersebut dalam skala yang lebih luas, TBI Indonesia bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang menyelenggarakan Workshop Nasional Peran Restorasi Bentang Alam dalam Perencanaan Tata Ruang. Workshop ini menitik beratkan pada penggalian pengalaman terkait dengan kegiatan restorasi bentang alam yang dilakukan oleh masyarakat baik secara voluntary maupun kolaboratif dengan pihak swasta. Workshop diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pentingnya integrasi perencanaan tata ruang dan restorasi bentang alam dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan Kawasan Lindung pada Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan Penerapan Model Perencanaan Pengelolaan Sumber Mata Air yang Partisipatif

(Protected Area Planning in Catchment Area by Implementing Water Spring Management Participatory Model)

Abstract

Drought disaster when dry season and landslides at the upstream and flooding at the downstream in the rainy season in the catchment area system is a serious indication of the necessity to complete treatment. The study on the natural resources protection until today is rely on biophysical approach (landscape) with the lack of considering the social aspects of natural resources. This sectoral approach proved ineffective in solving the technical problems of natural resources. Human resource capacity as users of natural resources less attention. As a result, from year to year, the condition of natural resources even more alarming for next generation. Lack of available social data to make planning management of natural resources including water resources less than the maximum efforts. Problem solving is done not based on facts on the ground. Community involvement in decision-making process less maximal problem solving, so that support for the program’s success is low. For the sake of protection and management of water springs, the social aspects of this study is needed. One of the efforts of the management of social studies is implementing Water Spring Management Participatory Model. Keywords: Management Planning, Catchment area, water spring, human resource capacity, participatory.

To get the Proceeding, please click this  Link

or

you can download the proceeding Proceeding-Workshop-of-Landscape-Restoration


Kabupaten Banggai Kepulauan Cetuskan Konsolidasi Lahan Pusat Kota

Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Irianto Malinggong menyatakan salah satu isu strategis yang dihadapi Kabupaten Banggai Kepulauan adalah terbatasnya lahan potensial untuk pengembangan perekenomian daerah sehingga daerah mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan.

Menurut Adipandang Yudoyono seorang dosen Departemen Perkotaan dan Perencanaan Wilayah di Universitas Brawijaya, konsolidasi lahan merupakan kegiatan penatagunaan tanah melalui pengaturan kembali penggunaan dan penguasaan bidang-bidang tanah dengan tujuan optimalisasi penggunaan tanah dalam hubungan dengan pemanfaatan, peningkatan produktivitas, dan konservasi bagi kelestarian lingkungan.

Konsolidasi lahan akan memberikan kemudahan dalam mewujudkan prasarana sosial ekonomi kepada masyarakat Banggai Kepulauan secara lebih merata. Keuntungan lain yang akan diperoleh apabila program ini dapat berjalan dengan baik adalah meminimalisir konflik dalam penggunaan lahan sehingga dapat mewujudkan tertibnya kualitas lingkungan masyarakat, beban pusat kota akan lebih merata sebab prasarana ekonomi dapat diwujudkan di sekitar permukiman, dan pengembangan tanah akan lebih mudah dilakukan.

Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Bahal Edison Naiborhu menambahkan, di dalam pelaksanaan program konsolidasai penggunaan tanah Pemerintah, Kabupaten Banggai Kepulauan harus berani menyediakan lahan cadangan karena program tersebut cenderung sulit di dalam mencari tanah penggantian. Lahan cadangan yang dipilih diupayakan dapat menjamin penyediaan lahan minimal bagi pembangunan prasarana sosial ekonomi . (byu/hrd)

link: http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1703

sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum