Monthly Archives: September 2014

Antara BIG, LAPAN, Bank Data Penginderaan Jauh Nasional, IDSN dan level kematangan organisasi/institusi dalam berkolaborasi untuk melakukan sharing data

Berbicara terkait data, baik itu data spasial (keruangan) maupun data non-spasial, maka tidak terlepas dari siapa pembuat data tersebut, baik secara perseorangan maupun institusi. Hal ini sebagai upaya pertanggungjawaban si pembuat data terkait kemaslahatan umat dan peningkatan kesejahteraan suatu bangsa. Disini, topik pembahasan saya adalah mengenai keterbukaan data spasial untuk publik, dengan fokus tingkat kematangan suatu organisasi dalam willingness (kesediaan) untuk melakukan sharing data spasial.

Baru-baru ini saya membaca 2 artikel yang menggelitik terkait data spasial pada artikel beritasatu, terdapat informasi mengenai Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang akan membangun Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (beritasatu, 10/09/2014).

lapan bangun bank data penginderaan jauh nasional

sumber: http://www.beritasatu.com/sains/208905-lapan-akan-bangun-bank-data-penginderaan-jauh-nasional.html

Dan berita mengenai masukan kepada pemerintahan baru Indonesia untuk memberdayakan informasi Geospasial dalam pengambilan kebijakan (beritasatu, 11/09/2014).

berdayakan geospasial

Sumber: http://www.beritasatu.com/sains/209196-jokowijk-diharapkan-lebih-berdayakan-geospasial.html

Keduanya berupaya menerapkan keterbukaan informasi publik, seperti yang tercantum dalam UU no. 14 tahun 2008. Namun ada yang perlu diperhatikan secara seksama, bahwa saat ini, para legislator yang berkecimpung dalam bidang geospasial sedang menerapkan program one map one policy yang memiliki arti satu peta, satu kebijakan. Makna dari program tersebut adalah standarisasi data geospasial sehingga kedepan bisa terwujud koherensi atau harmonisasi analisis keruangan dari level tertinggi (nasional) sampai dengan level lokal (unit desa)berjalan selaras, tidak ada perbedaan baik itu dalam sistem koordinat kebumian maupun sistem proyeksi spasial yang digunakan. Untuk itu, kunci daripada kesuksesan pelaksanaan program one map one policy, dimana didalamnya terkandung penerapan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) juga portal bank data spasial, berupa terlaksananya kolaborasi antar institusi/organisasi pembuat data spasial.

Kesediaan organisasi untuk menerapkan penyelenggaraan sharing data ini diperkenalkan pada suatu teori level kematangan organisasi untuk menerima perubahan strukur dan sistem. Teori ini diperkenalkan oleh Kok and Loenen (2005) dalam artikel yang berjudul How to assess the success of National Spatial Data Infrastructure ? . Kok dan Loenen membuat klasifikasi tingkat kematangan organisasi untuk melakukan sharing data dan pertukaran data menjadi 4 kategori, yaitu tingkatan pertama dikenal dengan istilah stand alone (berdiri sendiri); tingkatan kedua diistilahkan sebagai exchange standarisation (adanya standarisasi dalam sharing dan pertukaran data); tingkatan ketiga diistilahkan sebagai intermediary (perantara) dan tingkatan keempat dikenal dengan network (jaringan).

kok and loenen grafik

  • Tingkatan 1 (stand alone): Pada level ini, perilaku organisasi masih bersifat konservatif (atau masih mempertahankan kebudayaan tradisi organisasinya), self-seeking (orientasi kerja masih mementingkan organisasi-nya) dan less-willingness to transform into a different system ( masih kurang bersedia untuk merubah tradisi perilaku organisasi lama ke perilaku baru, terkhusus pada konsep sharing dan pertukaran data).
  • Tingkatan 2 (Exchange stadarization on a technical level ): Pada tingkatan ini, suatu organisasi berinisiasi untuk melakukan kolaborasi sepanjang memiliki common interest (kepentingan yang sama) namun sifatnya masih teraplikasi dalam jangka pendek.
  • Tingkatan 3 (Intermediary): Pada tingkatan ini, beberapa organisasi mulai peduli untuk melakukan kolaborasi dalam sharing dan pertukaran data, walaupun masih terbatas dalam kelompok kecil.
  • Tingkatan 4 (Network): Merupakan level tertinggi, dimana organisasi-organisasi yang memiliki kewenangan untuk penyelenggara data demi kepentingan publik akan langsung memberikan respon positif dan mendukung sepenuhnya dilakukan sharing dan pertukaran data.

Dari ulasan teori tingkat kematangan suatu organisasi dalam willingness (kesediaan) untuk melakukan sharing data, pertanyaan berikutnya mungkin akan terlintas, bagaimana suatu organisasi akan naik tingkat mencapai kedewasaan dalam hal berbagi data dari level pertama menuju level tertinggi? Hal itu bisa dikaji dari mempelajari institutionalism theory (Teori institusi/organisasi).

Sejauh kajian penulis terkait organisasi yang tergabung dalam pengelolaan IDSN di Indonesia hingga hari ini, masih perlu adanya suatu wadah serupa dengan Federal Geographical Data Committee (FGDC) yang menjadi provider, regulator dan controller penyelenggaraan data geospasial. Bagaimana memulainya ? untuk menjawabnya, diakhir, penulis memberikan masukan singkat yang mungkin dapat dipertimbangkan:

  1. Adanya regulasi yang mengatur tentang pelibatan instansi pemerintah, lembaga atau organisasi swasta dan personal seseorang dalam penyelenggaraan data geospasial.
  2. Adanya pengaturan penggunaan metode tata cara penyelenggaraan data geospasial.
  3. Adanya pengaturan tentang mekanisme peran serta organisasi atau perseorangan dalam lingkup Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Hirarki Data-Information-Knowledge-Wisdom (DIKW) dalam memahami tingkatan keilmuan terhadap fenomena empiris dari fakta menjadi teori

Pada tanggal 8 September 2014, saya membaca ulasan mengenai pendapat yang dikemukakan Komisaris Pertamina (Bapak Umar Said) yang menyangkal bahwa mantan direktur pertamina (Ibu Karen Agustiawan) ke Harvard tidak benar.

pendapat Komisaris Pertamina

sumber: https://id.berita.yahoo.com/komisaris-pertamina-karen-ke-harvard-bohong-070919762–finance.html

Jika kita melihat situs Harvard University, maka ditemukan informasi bahwa bu Karen telah bekerja di institusi tersebut sebagai expert pada Belfer Center for Science and International Affairs, yaitu suatu pusat studi yang berada dibawah naungan John F. Kennedy School, Harvard University.

Fakta dirut Pertamina

sumber: http://belfercenter.ksg.harvard.edu/experts/2745/karen_agustiawan.html

Fenomena diatas merupakan satu dari sekian banyak contoh adanya perbedaan pendapat yang dikemukakan mengenai pengetahuan empiris suatu kejadian. Terlepas dari isu yang bermuatan politis terhadap informasi yang disampaikan, disini, saya selaku akademisi lebih tertarik membahas fenomena sosial ini, bagaimana memahami tingkatan pengetahuan mengenai kajian empiris dari fakta menjadi teori dikaitkan dengan hirarki Data-Information-Knowledge-Wisdom (DIKW) atau Data, Informasi, Pengetahuan dan Kebajikan.

Secara teori, menurut Rowley (2007) dengan papernya yang berjudul The wisdom hierarchy: Representation of the DIKW hierarchy, mengemukakan bahwa DIKW merupakan suatu konsep yang menjadi pilar dasar dari the nature of Information and knowledge, atau sifat pembawaan tentang informasi dan pengetahuan. Dimana dengan adanya perkembangan zaman, maka the nature of Information and knowledge melahirkan banyak disiplin ilmu/teori seperti teori komunikasi, kepustakaan, Cognitive Science (Pengetahuan memahami fenomena empiris), teori organisasi dan teori manajemen. Jika ditelusuri lebih jauh, konsep DIKW ini sudah muncul sejak zaman Knowledge Renaissance (zaman kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan) mulai dari Plato, Aristotle, Descarte, Emanual Kant dan Polanyi.

Konsep klasik DIKW telah muncul sejak berabad-abad lalu, namun pembahasan hirarki/tingkatan pengetahuan seseorang terhadap fenomena sosial maupun alam baru digagas oleh Ackoff dengan papernya yang berjudul “from Data to Wisdom” pada tahun 1989 sebagai konsep DIKW kontemporer. Ackoff membagi tingkatan pengetahuan suatu kejadian empiris menjadi Data-Information-Knowledge-Understanding-Wisdom.

Konsep DIKW

sumber: http://www.dataschemata.com/uploads/7/4/8/7/7487334/dikwchain.pdf

Dari diagram yang dikemukakan oleh Ackoff, dapat dijelaskan Data merupakan simbol atau representasi properti suatu obyek/benda yang diperoleh berdasarkan pengamatan/observasi, dimana pada hirarki DIKW menunjukkan level paling mendasar terhadap keilmuan suatu fenomena empiris. Selanjutnya adalah Information (Informasi) menempati level kedua dari bawah yang menerangkan suatu kegiatan dalam menjawab pertanyaan What (apa), Why (mengapa), Where (dimana), When (kapan), Who (siapa), dan How (bagaimana). Tahapan berikutnya adalah Knowledge (Pengetahuan) yang merupakan suatu fungsi dalam mentransformasikan informasi menjadi pemahaman mengenai fenomena suatu kajian sosial maupun alam. Tingkatan tertinggi adalah Wisdom (Kebajikan), yang diartikan sebagai value (nilai) yang menyangkut moral dan kode etik dalam pengetahuan akan fenomena empiris yang ditransformasi kedalam suatu filosofi/teori/.

Sedangkan komponen understanding (pemahaman), merupakan media yang bersifat abstrak yang menggerakkan pemikiran seseorang untuk menelaah tingkatan level bawah ke atas. Menurut Bellinger, Castro dan Mills (2004) dalam papernya yang berjudul Data, Information, Knowledge and Wisdom mengemukakan bahwa komponen understanding dalam melengkapi hirarki DIKW milik Ackoff dapat dibagi atas 3 kategori, yaitu Understanding relations (pemahaman relasi), merupakan pemahaman untuk menelaah data menjadi suatu informasi; Understanding patterns (pemahaman pola), merupakan pemahaman untuk menelaah informasi menjadi suatu pengetahuan; dan Understanding principles (Pemahaman prinsip), merupakan pemahaman untuk menelaah pengetahuan menjadi suatu kebajikan.

komponen understanding

sumber: http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm

Pemahaman hirarki DIKW ini bisa kita korelasikan dengan tingkatan keilmuan seseorang, pada level apakah seseorang itu mengerti terhadap suatu fenomena sosial atau alam. Jika seseorang tersebut hanya dapat menunjukkan atau membuat data, maka level keilmuan seseorang tersebut sebatas operator data. Selanjutnya jika seseorang telah menelaah data menjadi suatu informasi, maka level keilmuan seseorang tersebut naik menjadi sebagai informan. Kemudian pada tahapan seseorang tersebut mampu menelaah informasi menjadi suatu pengetahuan, maka level keilmuan seseorang tersebut meningkat menjadi analis. Pada akhirnya jika mampu mentransformasi pengetahuan menjadi kebajikan, maka level keilmuan seseorang tersebut telah mencapai kasta tertinggi sebagai seorang bijak yang menghasilkan teori pada bidang akademik.


Portal Data Indonesia, Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) dan Pembangunan Keberlanjutan

Pada tanggal 5 September 2014, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) baru saja meresmikan “Open Data Indonesia”, yaitu suatu sistem sharing data antar institusi pemerintah, seperti kementerian, pemerintahan tingkatan provinsi, pemerintahan tingkatan kabupaten dan kota. Juga keterlibatan partisipasi masyarakat melalui wadah organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun perusahaan swasta terkait bidang-bidang yang menyangkut public domain, seperti bidang ekonomi, sosial, lingkungan hidup, transportasi, perkotaan dan kewilayahan. Menurut Mardianto, Direktur UKP4, ide ini tercetus dalam upaya penghematan anggaran negara untuk pengadaan data (sumber: Kompas 6/9/2014). Jauh sebelum tercetus ide ini, sebenarnya ada pula sistem sharing data yang khusus bersifat keruangan atau spatial data telah terintis, yaitu Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN).

Inisiatif IDSN terintis sejak tahun 2000, melalui Badan pemerintahan yang bertanggung jawab mengenai survey dan pemetaan nasional ketika itu yang bernama Badan Koordinator Survey dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL), dimana lembaga ini telah diamandemen berdasarkan UU No.4 tahun 2011 mengenai Informasi Geospasial menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG). Ketika itu, tahun 2000, BAKORSURTANAL melakukan Rapat koordinator Nasional (RAKORNAS) yang menghasilkan visi “Menciptakan IDSN yang andal di Indonesia”. Inisiatif IDSN di Indonesia ini tidak terlepas dari penyelenggaraan spatial data sharing yang diinisiasi oleh Federal Geographic Data Committee (FGDC) pada tahun 1994 di Amerika melalui The USA Executive Order 12906 yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Bill Clinton ketika itu. Permasalahan yang dialami oleh Amerika saat itu adalah tersebarnya data spasial pada berbagai institusi, baik pemerintahan maupun lembaga swasta ataupun perseorangan mengakibatkan sulitnya memperoleh akses data spasial yang diinginkan.

Walaupun inisiasi IDSN di Indonesia dilakukan tahun 2000, namun aksi nyata keseriusan pemerintah terhadap kepedulian akan pentingnya sharing data spasial untuk pembangunan baru terlihat pada tahun 2007 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN), dimana setelahnya terdapat amandemen dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Langkah maju keseriusan ini terjadi setelah Indonesia mengalami bencana nasional bertubi-tubi, yaitu: bencana tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 dan gempa bumi Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006. Disaat itu, pemerintah Indonesia melalui BAKORSURTANAL dan BPN bekerjasama dengan LSM-LSM yang bergerak di bidang pengelolaan sistem informasi data spasial melakukan pemetaan ulang kepemilikan tanah dan bangunan korban bencana. Secara umum, BAKORSURTANAL, BPN dan LSM-LSM ini mengalami kesulitan pemetaan dikarenakan rekam jejak data spasial tersebut banyak yang hilang. Kejadian tersebut menyadarkan pemerintah Indonesia akan pentingnya sharing data spasial.

Pada dasarnya, IDSN maupun Portal Data Indonesia bukan hanya membahas berbagi data dari sudut pandang teknis melalui portal data server. Namun, ada komponen lain yang mendukung suksesnya pelaksanaan sistem sharing data, yaitu manusia, peraturan dan organisasi. Dalam hal ini, komponen pembagian data secara umum mencakup Data, People, Technology, Policy and Organisation, atau data, manusia, teknologi, kebijakan dan organisasi.

Terkait kajian IDSN dan Portal Data Indonesia terhadap Sustainable Development atau Pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan adanya penyelenggaraan Rio Earth Summit pada tahun 1992 di Rio De Jeneiro, Brazil menghasilkan suatu putusan pemberlakukan agenda 21 yang berisi rencana aksi penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Indikasi pembangunan yang berkelanjutan ini adalah adanya sistem monitoring lingkungan yang memberikan sinyalemen perlunya kualitas data spasial yang akurat untuk analisis evaluasi lingkungan dengan penghematan keuangan serta integrasi sosial berbagai kalangan dalam menciptkan harmonisasi ruang.

Berdasarkan fenomena diatas, maka tidak dapat dielakkan lagi, bahwa konsep pembagian data perlu demi terciptanya keberlanjutan pembangunan. Namun perlu juga disadari adanya aturan main data mana saja yang bisa dipublish untuk publik dan data mana saja yang bersifat rahasia. Karena itu, perlu adanya ketegasan dalam kebijakan yang mengatur ragam data untuk publik dan internal institusi, perlu adanya sikap willingness atau kesediaan dari perilaku organisasi untuk berbagi data, stuktur organisasi yang jelas untuk koordinasi dalam pembagian data, dan kejelasan jobdesk perorangan yang berperan dalam pengelolaan data

*) Penulis adalah Dosen pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Brawijaya. Saat ini sedang Studi program PhD pada Dept. Town and Regional Planning, The University of Sheffield, The UK dengan fokus penelitian adalah National Spatial Data Infrastructure Adoption for Spatial Planning in Indonesia.